Hari Pahlawan "10 November"

Hari Pahlawan adalah hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dan diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya di Indonesia. Hari ini untuk memperingati Pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945 di mana para tentara dan milisi indonesia yang pro-kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Hari nasional ini ditetapkan melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959.

Sejarah Hari Pahlawan 10 November

Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November merupakan salah satu peristiwa bersejarah besar bangsa Indonesia. Pertempuran ini terjadi di kota Surabaya pasca kemerdekaan. Peristiwa itu bermula ketika tentara Inggris yang berada di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sothern (A.W.S) Mallaby mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Mereka mendapat tugas dari Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tawanan perang. Pihak Netherlands Indies Civil Administration (NICA) juga ikut membonceng dan tiba di Surabaya. Awalnya, kedatangan tentara Inggris ini disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bahkan, pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Brigjen A.W.S Mallaby menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Kesepakatan Pemerintah RI dengan Brigjen Mallaby

Melansir dari buku Sejarah untuk SMP dan MTs yang ditulis oleh Dr Nana Nurliana Soeyono, MA dan Dra Sudarini Suhartono, MA, pemerintah mengizinkan Inggris memasuki kota Surabaya setelah adanya sejumlah kesepakatan, yaitu:

1.     Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat Angkatan Perang belanda

2.     Kedua belah pihak setuju untuk saling menjaga keamanan dan ketenteraman

3.     Contact Bureau atau Kontak Biro akan dibentuk untuk menjamin, bahwa kerja sama dapat dilaksanakan dengan baik

4.     Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang

Sayangnya, hasil kesepakatan tersebut justru diingkari oleh pihak Inggris. Satu peleton dari Field Security Section di bawah komando Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan tahanan Belanda pada 26-27 Oktober 1945. Mereka lalu menduduki Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Bank Internatio, dan lainnya. Hal tersebut lantas memicu amarah rakyat Surabaya hingga menyerang pos-pos sekutu. Pada 27 Oktober 1945, pesawat terbang milik Inggris menyebarkan pamflet berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata rampasan perang dari Jepang. Brigjen Mallaby mengaku tidak tahu-menahu perihal penyebaran pamflet tersebut dan membuat keadaan semakin memanas.

Kontak Senjata Pertama Antara Tentara Inggris dan Pemuda Surabaya

Kontak senjata pertama terjadi pada jam 14.00 tanggal 27 Oktober 1945 antara pemuda Surabaya dan tentara Inggris. Setelahnya, pertempuran meluas hingga menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di seluruh kota Surabaya selama dua hari. Pemerintah RI di Surabaya bersama Inggris lalu membentuk Kontak Biro untuk menjaga daerah secara bersama-sama. Anggota Kontak Biro lalu mendatangi lokasi-lokasi yang tengah terjadi pertempuran untuk menghentikannya. Anggota Kontak Biro mendatangi Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung itu diduduki tentara Inggris dan dikepung oleh para pemuda Surabaya. Mereka mendesak pasukan Inggris untuk menyerah, namun permintaan itu tidak diindahkan oleh Mallaby sehingga terjadi insiden yang tidak diharapkan. Insiden bermula dengan baku tembak yang berasal dari pasukan Inggris di dalam gedung bank. Para anggota Kontak Biro lalu mencari tempat perlindungan yang aman. Peristiwa itu menewaskan perwira tinggi Inggris Brigadir Jenderal Mallaby.

Insiden Bendera di Hotel Yamato

Mengutip dari situs resmi Kemendikbud, gencatan senjata dari pihak Inggris dan Indonesia ditandatangani pada 29 Oktober 1945 dan keadaan berangsur reda. Namun, bentrokan tetap terjadi di Surabaya, terutama di Hotel Yamato. Tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Akibatnya, penduduk Surabaya memanas. Perwakilan dari rakyat Surabaya, Residen Soedirman bersama Sidik dan Hariyono bertemu tentara Belanda WVC di Hotel Yamato. Mereka meminta pihak lawan menurunkan Benderanya. Belanda yang menolak dan bahkan mengancam dengan pistol menyebabkan perkelahian di lobi hotel. Sejak inilah bentrokan makin kerap terjadi.

Tuduhan Atas Kematian Mallaby

Jenderal Sir Phillip Christison menuduh pembunuhan Mallaby dilakukan oleh rakyat Surabaya, padahal Kontak Biro mengatakan Mallaby tewas akibat kecelakaan. Mendengar hal itu, pihak Inggris mendatangkan pasukan baru dibawah pimpinan Mayor Jenderal R.C. Mansergh. Pada 7 November 1945, Mayjen Mansergh menulis surat kepada Gubernur Jawa Timur yang kala itu adalah RA Soerjo. Isi dari surat itu mengatakan bahwa gubernur sudah tidak bisa menguasai kota Surabaya. Soerjo membantah tuduhan yang dituangkan dalam surat balasannya pada 9 November 1945. Namun, sekutu justru mengeluarkan ultimatum agar seluruh pimpinan dan orang-orang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang ditentukan. Batas waktu ultimatum adalah pada 10 November 1945 pukul 06.00. Semakin marah, rakyat Surabaya lantas membuat pertahanan di dalam kota yang dikomandoi oleh Sungkono. Mereka mengundang seluruh unsur masyarakat untuk mempertahankan kota Surabaya dan menjaga kedaulatan Indonesia. Bung Tomo menjadi salah satu tokoh yang turut berperan dalam peristiwa Pertempuran Surabaya. Ia membakar semangat juang rakyat Surabaya melalui stasiun radio. Akhirnya, meletuslah pertempuran pada 10 November 1945. Sebanyak 20 ribu rakyat Surabaya menjadi korban dan 150 ribu lainnya terpaksa meninggalkan kota tersebut. Dari pihak Inggris, sebanyak 1.600 prajurit tewas, hilang, dan luka-luka serta puluhan alat perangnya rusak hingga hancur. Hingga kini, peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Pahlawan dan diperingati setiap tahunnya. Surabaya juga disematkan sebagai Kota Pahlawan akibat insiden itu.

Logo Hari Pahlawan 10 November Tahun 2022

     Memperingati Hari Pahlawan setiap tahun yang jatuh pada tanggal 10 November setiap tahun. Hal ini adalah untuk mengenang kembali jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia, puncaknya pada peristiwa heroik di Surabaya tahun 1945 banyak korban yang berjatuhan.

Hari Pahlawan sekiranya tidak hanya sekedar diingat setiap tanggal 10 November namun lebih dari pada itu bagaimana menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi sekarang untuk mengisi kemerdekaan. Maksudnya setiap insan masyarakat Indonesia seyogianya memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk membangun negeri sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing yang perlu terus dipertahankan oleh kita semua untuk mengenang para pahlawan. Hal ini sebagaimana tema Hari Pahlawan Tahun 2022 “PAHLAWANKU TELADANKU”.

Maksud dan tujuan memperingati Hari Pahlawan adalah untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan dan pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan.membangun ingatan kolektif untuk kemudian menggerakkan kesadaran masyarakat agar mau meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Merperkuat Persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat dan nilai kepahlawanan dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan rasa kecintaan serta kebangggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

Presidensi G20 Indonesia 2022

Apa itu G20?

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20  merepresentasikan lebih dari 65% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, Uni Eropa serta pewakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB).

Sejarah Pendirian G20

Pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global.

Pada tahun 1999, atas saran dari para Menteri Keuangan G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis), para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997-1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur.

Pada tanggal 14 - 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara G20 sepakat utnuk melakukan pertemuan lanjutan. Pada 1 – 2 April 2009, London menjadi tuan rumah (Presidensi) KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Selanjutnya, KTT G20 ketiga dilaksanakan di Pittsburg pada 24 – 25 September 2009, dibawah koordinasi Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. KTT G20 keempat selanjutnya diadakan di Toronto pada 26 – 27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Di tahun yang sama, Presiden Korea Lee Myung-Bak memimpin KTT Seoul pada 11 – 12 November 2010. Kemudian berturut-turut KTT selanjutnya diadakan di Cannes, Prancis (2011); Los Cabos, Mexico (2012); St. Petersburg, Rusia (2013); Brisbane, Australia (2014); Antalya, Turki (2015); Hangzhou, RRT (2016); Hamburg, Jerman (2017); Buenos Aires, Argentina (2018); Osaka, Japan (2019).

Guna mempersiapkan KTT ini, setiap tahunnya para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan pertemuan beberapa kali setahun.

G20 tidak memiliki Sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah (Presidensi) yang ditetapkan secara consensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun, Presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya (disebut Troika) secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20.

Jenis Pertemuan G20

1.      Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/Summit

       Merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara/pemerintahan.

2.      Ministerial & Deputies Meetings/Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi

Diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track, Ministerial Meetings dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, yang disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG). Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD).

3.      Kelompok Kerja/Working Groups

Beranggotakan para ahli dari negara G20, Working Groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT.

Peran Nyata G20

1.      Penanganan Krisis Keuangan Global 2008

Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF, serta berbagai development banks utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial.

2.      Kebijakan Pajak

G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak.

3.      Kontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19

Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, Injeksi penanganan Covid-19 sebanyak >5 triliun USD (Riyadh Declaration), penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.

4.      Isu lainnya

Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015, dan The 2030 Agenda for Sustainable Development.

Presidensi G20

Indonesia Memegang Presidensi G20

Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun. Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia akan memegang presidensi G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021).

Tema Presidensi G20 Indonesia 2022

"Recover Together, Recover Stronger"

Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Logo Presidensi G20 Indonesia 2022

Pilar Presidensi G20 Indonesia 2022

1.      Memperkuat lingkungan kemitraan.

2.      Mendorong produktivitas.

3.      Meningkatkan ketahanan dan stabilitas.

4.      Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

5.      Kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.

Agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022

1.        Exit Strategy to Support Recovery

Membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).

2.        Adressing Scarring Effect to Secure Future Growth

Mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.

3.        Payment System in Digital Era

Standar pembayaran lintas batas negara  (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).

4.        Sustainable Finance

Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan

5.        Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance

Memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif  bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.

6.        International Taxation

Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS),

Manfaat bagi Indonesia

1.  Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis.

2.    Merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.

3.  Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi (+ 20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.

4.  Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia.

5.   Menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20.

6.     Membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (showcasing) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri

7.  Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.

Sumber :  https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx